Efektifitas Pola Pendidikan Ditinjau dari Manajemen Pendidikan

EFEKTIFITAS POLA PENDIDIKAN DITINJAU DARI MANAJEMEN PENDIDIKAN

Oleh

Putu Semaradana, S.Pd

 

I. Sekilas tentang Pendidikan

Menurut Benni Setiawan (2008) menyatakan bahwa  pendidikan pada dasarnya adalah proses memanusiakan manusia untuk berkembang menjadi manusia bermoral, bersosial, berwatak, berkepribadian, dan berpengetahuan. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) telah disusun berdasarkan visi pendidikan nasional. Visi tersebut adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa, untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas, sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Selanjutnya, UU Sisdiknas juga menyatakan bahwa gerakan reformasi menuntut penerapan prinsip-prinsip:

  1. pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa;
  2. pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna;
  3. pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat;
  4. pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreatifitas peserta didik dalam proses pembelajaran;
  5. pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat; dan
  6. pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Menurut UU Sisdiknas, perubahan mendasar pada manajemen sistem pendidikan adalah pelaksanaan manajemen pendidikan berbasis sekolah/ madrasah pada tingkat pendidikan dasar dan menengah, serta otonomi perguruan tinggi pada tingkat pendidikan tinggi. Manajemen pendidikan berbasis sekolah/madrasah adalah bentuk otonomi manajemen pendidikan pada kepala sekolah/madrasah dan guru dibantu oleh komite sekolah/ madrasah dalam mengelola kegiatan pendidikan. Sedangkan yang dimaksud dengan otonomi perguruan tinggi adalah kemandirian perguruan tinggi untuk mengelola sendiri lembaganya.

Di samping itu, UU Sisdiknas sebagaimana dikemukakan dalam bagian Penjelasan Umum, menghendaki pembaharuan sistem pendidikan yang meliputi penghapusan diskriminasi antara pendidikan yang dikelola pemerintah dan pendidikan yang dikelola masyarakat, serta pembedaan antara pendidikan keagamaan dan pendidikan umum. Dengan demikian, masyarakat akan mendapat kepastian hukum dalam memperoleh pelayanan pendidikan secara tidak diskriminatif dari sekolah/madrasah atau perguruan tinggi, baik yang didirikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun masyarakat.

Hal ini ini berarti bahwa visi pendidikan tidak hanya sebatas mengangkat derajat manusia ke taraf insan seutuhnya yang mampu mengembangkan diri pribadinya. Namun, lebih dari itu yang hendak dicapai dalam proses ini adalah pembentukan kesadaran diri dari setiap individu agar sinergis dengan esensi kehidupan manusia.

Melihat visi pendidikan tersebut ternyata secara implicit model pendidikan nasional tidak harus dilaksanakan di tingkat formal, akan tetapi sektor pendidikan informal dan nonformal haruslah diperhatikan. Hal ini mengandung makna bahwa pendidikan tidak hanya ditempa melalui pemahaman ilmu-ilmu akademis (transfer knowledge), akan tetapi penanaman sikap, etika, moral, nilai-nilai, dan juga keterampilan hendaknya di ikutkan dalam menunjang pelaksanaan visi berjalan lebih efektif dan efisien.

Hal ini merupakan suatu konsekwensi logis bahwa manusia sepanjang hidupnya akan menerima pengaruh dari tiga sektor tersebut (formal, informal, dan nonformal). Ketiga sektor ini sering disebut dengan tripusat pendidikan (Umar Tirtaraharja dan Sulo : 2005) Pendidikan yang berlangsung secara informal terjadi pada lingkungan keluarga berlangsung alamiah dan wajar. Sektor formal adalah sektor sekolah yang secara senngaja dirancang dengan aturan-aturan yang ketat, seperti harus berjenjang dan berkesinambungan (berlanjut) Sedangkan pendidikan sektor nonformal adalah pendidikan yang berlangsung di masyarakat (seperti kursus dan kelompok belajar) tidak dipersyaratkan berjenjang dan berkesinambungan serta dengan adanya aturan-aturan yang lebih longgar.

Ketiga lingkungan pendidikan ini (formal, informal, dan nonformal) harus berjalan secara seimbang dan tidak ada yang dominan serta ketiganya harus saling menopang dan mengisi satu sama lain sehingga kecemburuan pendidikan di tengah masyarakat dapat dihindarkan dan efektifitas pendidikan dapat tercapai (Benni Setiawan : 2008).

Dari penjabaran visi tersebut, kita bisa menarik  suatu kesimpulan bahwa pendidikan pada hakekatnya merupakan salah satu usaha mengembangkan seluruh potensi peserta didik agar mampu menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, seni, memiliki kesehatan jasmani dan rohani, berbudi luhur dan berakhlak mulia (Sisdiknas : 2003). Pendidikan juga harus bertumpu pada konsep pertumbuhan, pengembangan, pembaharuan dan kelangsungannya sehingga penyelenggaraan pendidikan harus dikelola secara profesional dn mempunyai pola dan rumusan yang lebih terstruktur, sistematis dan berkualitas. Hal ini perlu adanya konsep atau pola pendidikan yang bersifat integral (menyeluruh) berdasarkan pada kemampuan kebutuhan dan pengalaman peserta didik. Pendidikan tidak hanya sebagai tempat untuk mengasah ketajaman otak dan sekedar mencetak orang yang pandai menghafal dan berhitung tetapi pendidikan adalah sebuah wahana menyemai nilai-nilai dasar dan startegis menggalai ilmu yang dapat membentuk kepribadian dari generasi penerus yang berkualitas, berbudaya, berdaya dan cerdas untuk menggapai masa depan yang lebih cerah.

Namun, pada kenyataannya pola-pola pendidikan yang berorientasi pada perpaduan seluruh komponen peserta didik belum dilaksanakan secara maksimal di negara kita tercinta ini. Salah satu contoh yang banyak dijadikan polemik dewasa ini adalah pemberlakuan UAN oleh Pemerintah yang semata-mata untuk mendapatkan nilai yang tinggi tanpa memperhatikan aspek psikologis dan lingkungan dari peserta didik dan tenaga pendidik itu sendiri. Penetapan nilai untuk setiap mata pelajaran masih didominasi oleh aspek kognitif, sehingga mutu pendidikan seakan-akan hanya berorientasi pada pemahaman konsep materi ajar saja sedangkan kematangan dan kepribadian peserta didik memiliki porsi yang sedikit dari pemahaman konsep akademik.

Pemerataan infrastruktur dan suprastruktur pendidikan juga menjadi tugas yang harus diselesaikan. Masih banyak daerah memiliki sarana dan prasarana yang memprihatinkan, kurang pengawasan dan dukungan. Tenaga pengajar yang tidak memadai di pedalaman, banyak prasarana gedung sekolah yang tak layak pakai atau telah mengalami kerusakan tetapi belum tersentuh bantuan. Penggemblengan mental pengabdian pendidik, memperhatikan kesejahteraan pendidik serta memenuhi hak-haknya merupakan pekerjaan besar yang harus diprioritaskan dan dituntaskan pemerintah.

II.  Menggali Pola Pendidikan

Ironis sekali bila pemerintah tiba-tiba menetapkan standar kelulusan secara nasional, sementara pembangunan dan pemajuan masih amat parsial dan mengecewakan. Tidak ada salahnya, jika pemerintah memberikan tugas dan wewenang kepada pendidik untuk memberikan penilaian mereka terhadap peserta didiknya karena mereka secara langsung berinteraksi, berkomunikasi, mengetahui kemampuan serta kebutuhan peserta didiknya, meskipun pemerintah mempunyai tanggung jawab mutu pendidikan nasional. Oleh karena itulah perlu dilakukan pengkajian lebih mendalam tentang bagaimana seharusnya pola-pola pendidikan yang efektif di negara kita.

Pola pendidikan perlu digali dan diterapkan secara berkualitas dan tepat sasaran. Jika pola ini ditemukan dan nyatanya tidak mengundang kontroversial, maka memungkinkan pihak sekolah untuk bereksplorasi, baik dalam program maupun kurikulum yang benar-benar kontekstual, yaitu berdasarkan pada kebutuhan anak didik dan menyatu dengan budaya dan karakter setempat. Jiwa seorang pendidik pun dapat selalu bersemayam di sanubari andaikata mereka dibekali keterampilan serta wawasan yang lebih mendalam dan tersistematis diselubungi dengan kepercayaan yang dapat membuat pendidik meras dhargai.

Dengan kata lain standar penilaian terletak pada tingkat penambahan pengetahuan dan pengembangan kepribadian, seperti menghormati dan menghargai orang lain, menghormati perbedaan, kedisiplinan serta tanggung jawab terhadap diri sendiri dn orang lain. Disamping itu dikembangkan juga ilmu dan ajaran-ajaran agama bagi peserta didik dalam rangka pembentukan pola rohani yang tinggi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa untuk meewujudkan suatu pola pendidikan yang tepat sasaran  hendaknya pola pendidikan dilakukan dengan lebih berkapasitas dan humanis. Pendidikan humanis menekankan pada pentingnya pelestarian eksistensi manusia, dalam arti membantu manusia lebih manusiawi, lebih berbudaya, sebagai manusia yang utuh berkembang menyangkut daya cipta (kognitif, daya rasa (afektif) dan daya karsa (konatif) (Ki Hajar Dewantara dalamUmar Tirtarharja dan Sulo : 2005).

III.   Manajemen Pendidikan Nasional

A.     Manajemen Pendidikan

Manajemen pendidikan merupakan suatu proses untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya pendidkan seperti guru, sarana dan prasarana pendidikan seperti perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya untuk mencapai fungsi, tujuan dan sasaran pendidikan. Fungsi dan tujuan pendidikan sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 pasal 3 antara lain dirumuskan “ Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Sasaran pendidikan secara makro dapat diklasifikasikan pada beberapa hal  antara lain akuisisi (sasaran kognitif), pengembangan kerrampilan/kemampuan (sasaran motorik) dan pembentukan sikap (sasaran afektif). Sedangkan sasaran-saran makro ini kemudian diterjemahkan ke berbagai bentuk sasaran mikro yang dapat diukur secara rinci dan spesifik apa yang diharapkan dari hasil belajar mengajar. Salah satu saran yang dapat diukur untuk sasaran kognitif adalah nilai hasil belajar (NEM) dan perengkingan sebagai implikasi dari NEM. Untuk sasaran motorik terkait dengan apa yang telah dihasilkan oleh siswa, sedangkan untuk sasaran afektif, terkait dengan perubahan sikap/prilaku siswa setelah proses belajar mengajar. Oleh karena itu pendidikan pun memerlukan adanya manajemen pendidikan.

Manajemen pendidikan meliputi empat hal pokok, yaitu

1)        perencanaan pendidikan

Perencanaan pendidikan dimaksudkan untuk mempersiapkan komponen pendidikan, agar dapat terlaksana proses belajar mengajar yang baik dalam penyelenggaraan pendidikan.

2)        pengorganisasian pendidikan

Pengorganisasian pendidikan bertujuan untuk menghimpun semua potensi komponen pendidikan dalam suatu organisasi yang sinergis untuk dapat menyelenggarakan pendidikan dengan sebaik-baiknya.

3)        penggiatan pendidikan 

Penggiatan pendidikan merupakan pelaksanaan dari penyelenggaraan pendidikan yang telah direncanakan dan dilaksanakan oleh organisasi penyelenggara pendidikan dengan memperhatikan rambu-rambu yang telah ditetapkan dalam perencanaan.

4)        pengendalian atau pengawasan pendidikan

Pengendalian pendidikan dimaksudkan untuk menjaga agar penyelenggara pendidikan dilaksanakan sesuai yang direncanakan dan semua komponen pendidikan digerakkan secara sinergis dalam proses yang mengarah kepada pencapaian tujuan pendidikan.

Secara umum terdapat sepuluh komponen utama pendidikan yaitu :1) peserta didik; 2) tenaga pendidik; 3) tenaga kependidikan; 4) paket instruksi pendidikan; 5) metode mengajar; 6) kurikulum pendidikan; 7) alat instruksi; 8) fasilitas pendidikan; 9) anggaran pendidikan; 10) evaluasi pendidikan.

Selanjutnya unsur-unsur atau komponen  manajemen pendidikan nasional itu akan menjadi pedoman pelaksanaan sistem pendidikan nasional kita (Adman : 2004). Oleh karena itu manajemen pendidikan dalam perkembangannya memerlukan apa yang dikenal dengan Good Management Practice untuk pengelolaannya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan Good Management Practice dalam pendidikan diataranya :

  1. Sasaran Pendidikan

Adapun sasaran pendidikan adalah menekankan kepada aspek afektif dari siswa. Hal ini berarti pembangunan karakter (character building) siswa dalam bentuk sikap yang teraktualisasi dalam tingkah dan lakunya menjadi target utama yang harus dikembangkan. Sdah banyak pengetahuan-pengetahuan baik yang bersifat tekstual maupun kontekstual diajarkan di setiap jenjang pendidikan. Namun masih sangat sedikit character building ini yang dikembangkan. Melalui good management practice diharapkan mampu meningkatkan efektifitas yang dimiliki oleh anak, apakah menjadi lebih saleh, berbudi pekerti, memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

    2.   Manajemen Guru

Sampai saat ini, guru sebagai salah satu sumber daya terpenting pendidikan masih undermanaged atau bahkan mismanaged. Guru umumnya masih dilihat sebagai faktor produk saja. Penempatan guru semacam ini bukannya akan membuat dunia pendidikan kaya akan guru-guru yang profesional, justru akan membuat semakin menurunnya keprofesionalitasan guru akan semakin menurun. Hal nyata bisa dilihat dari cara mengajar guru dewasa ini masih terdapat kesan kurang mengarahkan siswa untuk bisa aktif dan kreatif dalam mata pelajaran yang diikuti, terlebih lagi guru masih menggunakan metodologi pembelajaran yang kurang inovatif dan strategi pembelajaran yang masih bersifat konvensional. Padahal dengan melakukan manajemen guru yang merupakan hal yang sangat penting untuk dilaksanakan, keberhasilan  suatu pendidikan dapat dicapai dengan lebih optimal. Pembenahan-pembenahan hendaknya dilakukan mulai dari sikap profesional guru sampai kepada startegi mengajar yang efektif.

3.      Pengawasan Pendidikan

Pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen yang penting jelas perlu melihat suatu  Pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen yang penting jelas perlu melihat suatu organisasi dalam kaitannya dengan mutu  karena pada akhirnya baik mutu dalam fakta maupun menurut persepsi dan harapan jelas akan menentukan bagi keberhasilan dan kesinambungan kiprah organisasi, dan hal ini tentu saja berlaku dalam bidang organisasi dan kelembagaan pendidikan seperti Sekolah.

Pengawasan di sekolah dilihat dari sudut orientasinya yang berjalan sekarang ini lebih menekankan pada mutu dalam fakta, dimana peralatan yang sering dipergunakan adalah berbagai aturan dan standar yang harus dipenuhi melalui kegiatan monitoring (pemantauan), memberi judgment akan kondisi kelembagaan melalui kegiatan evaluasi, dan  melaporkan serta menindaklanjutinya dalam bentuk kegiatan perbaikan melalui upaya-upaya pemberdayaan seluruh anggota organisasi sekolah. Hal ini sebagai pelaksanaan peran pengawas sebagai mitra, innovator, konselor, motivator dan konsultan sekolah.

Pelaksanaan peran dan tugas pengawasan di sekola sebenarnya dapat diposisikan dalam upaya penjaminan mutu (quality assurance) yang diimbangi dengan peningkatan mutu (qualitity enhancement). Penjaminan mutu berkaitan dengan inisiatif superstruktur organisasi sekolah atau kepala sekolah dan pendekatannya bersifat top down, sementara peningkatan mutu terkaitan dengan pemberdayaan anggota organisasi sekolah untuk dapat berinisiatif dalam meningkatkan mutu pendidikan baik menyangkut peningkatan kompetensi individu, maupun kapabilitas organisasi melalui inisiatif sendiri sehingga pendekatannya bersifat bottom up

Dalam kaitan tersebut, maka pengawasan di sekolah perlu lebih menekankan pada mutu melalui tahapan quality assurance dengan pemantauan kesesuaian dengan standar-standar pendidikan (dalam konteks sistem nampak pada gambar 1)  yang kemudian diikuti dengan quality enhancement, sehingga peningkatan mutu pendidikan di sekolah dapat menjadi gerakan bersama dengan trigger utamanya adalah pengawas melalui pelaksanaan supervisi manajerial dan supervisi akademik, untuk kemudian lebih memberi peran dominan pada kepala sekolah melakukan hal tersebut apabila dua tahapan tersebut telah berjalan melalui implementasi MBS.

4.      Manajer Pendidikan

Keberhasilan manajemen pendidikan tidak bisa dilepaskan dari peran serta manajer/pengelola pendidikan. Selama ini banyak peran ganda yang dijalankan oleh komponen pendidikan, seperti guru menempati posisi sebagai kepala institusi pendidikan. Efisiensi biaya sering dijadikan alasan, meski urusan manajemen sangat berbeda dengan urusan belajar-mengajar.

Untuk menghadapi tantangan dan permasalahan pendidikan nasional yang amat berat saat ini, mau tidak mau pendidikan harus dipegang oleh para manajer dan pemimpin yang sanggup menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan yang ada, baik pada level makro maupun mikro di sekolah.

Ada beberapa profil yang harus dimiliki oleh manajer pendidikan dalam mengelola pendidikan di sekolah diantaranya :

1.             Mampu menginspirasi melalui antusiasme yang menular.

Pendidikan harus dikelola secara sungguh-sungguh, oleh karena itu para manajer (pemimpin) pendidikan harus dapat menunjukkan semangat dan kesungguhan di dalam melaksanakan segenap tugas dan pekerjaanya. Semangat dan kesungguhan dalam bekerja ini kemudian ditularkan kepada semua orang dalam organisasi, sehingga mereka pun dapat bekerja dengan penuh semangat dan besungguh-sungguh.

2.             Memiliki standar etika dan integritas yang tinggi.

Penguasaan standar etika dan integritas yang tinggi oleh para manajer atau pemimpin pendidikan tidak hanya terkait dengan kepentingan kepemimpinan dalam organisasi, namun juga tidak lepas dari hakikat pendidikan itu sendiri. Pendidikan adalah usaha untuk menciptakan manusia-manusia yang memiliki standar etika dan kejujuran yang tinggi. Oleh karena itu, pendidikan sudah seharusnya dipegang oleh para manajer (pemimpin) yang memiliki standar etika dan kejujuran yang tinggi, sehingga pada gilirannya semua orang dalam organisasi dapat memiliki standar etika dan kejujuran yang tinggi.

3.             Memiliki tingkat energi yang tinggi.

Mengurusi pendidikan sebenarnya bukanlah mengurusi hal-hal yang sifatnya sederhana, karena didalamnya terkandung usaha untuk mempersiapkan suatu generasi yang akan mengambil tongkat estafet kelangsungan suatu bangsa.di masa yang akan datang. Kegagalan pendidikan adalah kegagalan kelanjutan suatu generasi. Untuk mengurusi pendidikan dibutuhkan energi dan motivasi yang tinggi dari para manajer dan pemimpin pendidikan. Pendidikan membutuhkan manajer (pemimpin) yang memiliki ketabahan, daya tahan (endurance) dan pengorbanan yang tinggi dalam mengelola pendidikan.

4.             Memiliki keberanian dan komitmen

Saat ini pendidikan dihadapkan pada lingkungan yang selalu berubah-ubah, yang menuntut keberanian dari para manajer (pemimpin) pendidikan untuk melakukan perubahan-perubahan agar bisa beradaptasi dengan tuntutan perubahan yang ada. Selain itu, pendidikan membutuhkan manajer (pemimpin) yang memiliki komitmen tinggi terhadap pekerjaannya. Kehadirannya sebagai manajer (pemimpin) benar-benar dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi kemajuan organisasi, yang didasari rasa kecintaannya terhadap pendidikan.

5.             Memiliki tingkat kreativitas yang tinggi dan bersikap nonkonvensional.

Saat ini permasalahan dan tantangan yang dihadapi pendidikan sangat kompleks, sehingga menuntut cara-cara penyelesaian yang tidak mungkin hanya dilakukan melalui cara-cara konvensional. Manajer (pemimpin) pendidikan yang memiliki kreativitas tinggi akan mendorong terjadinya berbagai inovasi dalam praktik-praktik pendidikan, baik pada tataran manjerialnya itu sendiri maupun inovasi dalam praktik pembelajaran siswa.

6.             Berorientasi pada tujuan, namun realistis

Tujuan pendidikan berbeda dengan tujuan-tujuan dalam bidang-bidang lainnya. Oleh karena itu, seorang manajer (pemimpin) pendidikan harus memahami tujuan-tujuan pendidikan. Di bawah kepemimpinnanya, segenap usaha organisasi harus diarahkan pada pencapaian tujuan pendidikan dengan menjalankan fungsi-fungsi manajemen beserta seluruh substansinya. Pencapaian tujuan pendidikan disusun secara realistis, dengan ekspektasi yang terjangkau oleh organisasi, tidak terlalu rendah dan juga tidak terlalu tinggi.

7.             Memiliki kemampuan organisasi yang tinggi

Kegiatan pendidikan adalah kegiatan yang melibatkan banyak komponen, yang di dalamnya membutuhkan upaya pengorganisasian secara tepat dan memadai. Bagaimana mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada, bagaimana mengoptimalkan kurikulum dan pembelajaran, bagaimana mengoptimalkan sumber dana, dan bagaimana mengoptimalkan lingkungan merupakan hal-hal penting dalam pendidikan yang harus diorganisasikan sedemikian rupa, sehingga menuntut kemampuan khusus dari para manajer (pemimpin) pendidikan dalam mengorganisasikannya.

8.             Mampu menyusun prioritas

Begitu banyaknya kegiatan yang harus dilakukan dalam pendidikan sehingga menuntut para manajer (pemimpin) pendidikan untuk dapat memilah dan memilih mana yang penting dan harus segera dilaksanakan dan mana yang bisa ditunda atau mungkin diabaikan. Kemampuan manajer (pemimpin) pendidikan dalam menyusun prioritas akan terkait dengan efektivitas dan efisiensi pendidikan.

9.             Mendorong kerja sama tim dan tidak mementingkan diri sendiri, upaya yang terorganisasi.

Kegiatan dan masalah pendidikan yang sangat kompleks tidak mungkin diselesaikan secara soliter dan parsial. Manajer (pemimpin) pendidikan harus dapat bekerjasama dengan berbagai pihak, baik yang berada dalam lingkungan internal maupun eksternal. Demikian pula, manajer (pemimpin) pendidikan harus dapat mendorong para bawahannya agar dapat bekerjasama dengan membentuk team work yang kompak dan cerdas, sekaligus dapat meletakkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi.

10.         Memiliki kepercayaan diri dan memiliki minat tinggi akan pengetahuan.

Masalah dan tantangan pendidikan yang tidak sederhana, menuntut para manajer (pemimpin) pendidikan dapat memiliki keyakinan diri yang kuat. Dalam arti, dia meyakini bahwa dirinya memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Dia juga memiliki keyakinan bahwa apa yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sosial, moral maupun intelektual. Keyakinan diri yang kuat bukan berarti dia lantas menjadi seorang yang “over confidence”, mengarah pada sikap arogan dan menganggap sepele orang lain.. Di samping itu, sudah sejak lama pendidikan dipandang sebagai kegiatan intelektual. Oleh karena itu, seorang manajer (pemimpin) pendidikan harus dapat menunjukkan intelektualitas yang tinggi, dengan memiliki minat yang tinggi akan pengetahuan, baik pengetahuan tentang manajerial, pengetahuan tentang perkembangan pendidikan bahkan pengetahuan umum lainnya.

5.      Partisipasi Manajer Bisnis

Dalam membenahi manajemen pendidikan, tidak ada salahnya bagi penyelenggara pendidikan untuk memanfaatkan keterampilan menajerial para manajer bisnis. Fungsi manajemen bersifat universal dan keterampilan manajemen dapat ditransfer dari satu bidang ke bidang lain.

Hal ini berarti mulai digunakannya pendekatan manajemen bisnis dalam pendidikan yang dapat mengantisipasi resiko kerugian, meningkatkan penghasilan atau kesejahteraan dan mengakomodasi permintaan pasar tersebut. Input proses produksi pendidikan mulai dipinggirkan, dan lebih diprioritaskan kemampuan calon pelanggan untuk dapat membayar seluruh biaya bisnis pendidikan. Dengan adanya keterampilan manajerial para manajer bisnis dalam proses pengelolaan pendidikan, maka segala komponen-komponen daam pendidikan khususnya di sekolah dapat ebih terkoordinasi, terintegrasi, sinkron, dan sinergis, tetapi tetap birokrsinya dapat disederhanakan. Hal ini akan menghasilkan suatu sistem manajemen pendidikan yang modern yang kompleks, efektif dan efesien.

6.      Aliansi Antarsekolah

Aliansi antar institusi pendidikan bisa menjadi jalan memajukan institusi pendidikan, sehingga dapat belajar dari good management practice lembaga pendidikan lain. Dengan adanya aliansi antarsekolah diharapkan penukaran informasi penting dalam pendidikan dapat lebih dijalankan dengan baik. Sekolah tidak hanya akan mendapatkan pengetahuan baru dari sekolah lain akan tetapi juga bisa belajar dari sekolah lain. Secara tidak langsung sekolah akan belajar banyak baik dari segi teknis maupun operasional sekolah lain.

Dewasa ini banyak sekali kegiatan-kegiatan institusi pendidikan yang mengarah kepada good management practice diantaranya  pertukaran peserta didik untuk belajar di institusi pendidikan lain. Hal ini di maksudkan untuk memberikan wawasan dan pengalaman baru dalam pendidikan yang mungkin belum didapatkan di institusi pendidikannya. Kegiatan study tour dapat menambah pengetahuan peserta didik tentang berbagai kegiatan yang merupakan keunggulan institusi pendidikan lain. Kegiatan ini sangat efektif dilakukan mengingat kondisi di masing-msing institusi pendidikan berbeda-beda baik dari segi teknis kegiatannya maupun dari segi operasional kegiatannya. Dengan adanya aliansi antar pendidikan diharapkan manajemen pendidikan dapat lebih disempurnakan lagi seiring dengan perkembangan zaman dewasa ini, sehingga tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 dapat tercapai dengan optimal.

7.      Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah dalam pendidikan sepertinya tidak bisa dilepaskan dari proses pendidikan itu sendiri. Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan tentang pendidikan mulai dari undang-undang sampai peraturan menteri pendidikan nasional yang mengatur seluruh sistem pendidikan itu sendiri. Adapun Undang-Undang yang mengatur tentang Sistem pendidikan Nasional kita adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Sedangkan peraturan-peraturan pemerintah dalam bentuk Peraturan Menteri (Permen) banyak sekali diterbitkan. Adapun beberapa peraturan-peraturan menteri tersebut adalah :

  1. PERMENDIKNAS NO. 22/2006 tanggal 23 Mei 2006 tentang Standar Isi
  2. PERMENDIKNAS NO. 23/2006 tanggal 23 Mei 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan
  3. PERMENDIKNAS NO. 24/2006 tanggal 2 Juni 2006 tentang Pelaksanaan Permendiknas 22 dan 23 tahun 2006
  4. PERMENDIKNAS NO. 06/2006 tanggal 13 Februari 2007 tentang Perubahan Permendiknas N0. 24 tahun 2006
  5. PERMENDIKNAS NO. 12/2007 tanggal 28 Maret 2007 tentang Standar Pengawas Seklah/Madrasah
  6. PERMENDIKNAS NO. 13/2007 tanggal 17 April 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah
  7. PERMENDIKNAS NO. 16/2007 tanggal 4 Mei 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
  8. PERMENDIKNAS NO. 18/2007 tanggal 4 Mei 2007 tentang Setifikasi bagi Guru dalam Jabatan
  9. PERMENDIKNAS NO. 19/2007 tanggal 23 Mei 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan
  10. PERMENDIKNAS NO. 20/2007 tanggal 20 Juni 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan
  11. PERMENDIKNAS NO. 24/2007 tanggal 28 Juni 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana

Faktor eksternal berupa keterlibatan pemerintah dalam pendidikan juga mempengaruhi manajemen pendidikan di negara tersebut.

Singkatnya, manajemen pendidikan sangat diperlukan oleh semua pihak yang terkait dengan pendidikan. Meski demikian, penerapannya ternyata tidak sesederhana yang dibayangkan. Ada banyak tantangan dan problematika yang harus dihadapi, Semua pihak harus bekerja sama menyelesaikan problematika tersebut agar cita-cita pendidikan bisa terealisasi.

REFERENSI :

Akhmad Sudrajat. Profil Manajer dan Pemimpin Pendidikan yang Dibutuhkan saat ini. From http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/04/28/20-profil-manajer-dan-pemimpin-pendidikan-yang-dibutuhkan-saat-ini/, 28 April 2008.

………………..,Quality-Based Educational Supervision (QBES) :  Membangun Pengawasan Pendidikan yang Berorientasi Mutu. From http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2009/07/06/quality-based-educational-supervision-qbes-membangun-pengawasan-pendidikan-yang-berorientasi-mutu/, 06 Juli 2009.

Benni Setiawan (2008). Agenda Pendidikan Nasional. Yogyakarta : Penerbit Ar-Ruzz Media.

Choirul Ihwan. Manajemen Pendidikan, Problematika, dan Tantangannya. From http:// aristhu03.files.wordpress.com/2006/10/manajemenpendidikan.pdf, 2006.

Departemen Pendidikan Nasional (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta : Departemen  Pendidikan Nasional.

Departemen Pendidikan Nasional (2008). Kumpulan Permendiknas Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan Panduan KTSP. Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional.

Tilaar, H.A.R. (2001). Manajemen Pendidikan Nasional. Jakarta : Penerbit Rosda.

Tirtarahardja, Umar & Sulo, S.L.La (2008). Pengantar Pendidikan. Jakarta : Penerbit Rineka Cipta.

Posted on December 8, 2011, in Pendidikan and tagged , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: